Gorontalo,  30 Juni 2020

 

Perihal       : Gugatan Praperadilan

 

Kepada Yth,

 

BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI  TILAMUTA

 

Di

       TILAMUTA

 

 

Dengan Hormat,

 

Yang bertanda tangan dibawah ini   :

 

                                        MUCHLIS HASIRU, SH

                                FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, SH

                                     SRI DEWINA HASIRU, SH

                                      FITRI  SETYONINGSI, SH

                                           DJAFAR  YUSUF, SH 

 

Para Advokatt / Konsultasi Hukum, Berkedudukan di Jalan Yusuf Hasiru No 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango  berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor 28 / SK / 2020 / PN. TM Tanggal 29 Juni 2020 ((kuasa khusus terlampir )

 

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama    

 

 

                                                    RAMU   HAKA

 

 

Umur  55 tahun, pekerjaan Petani / Pekebun Alamat Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebatgai   “  PEMOHON  “

 

Dengan ini mengajukan gugatan Praperadilan terhadap : Kepala Kepilisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolsian daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian  Resor Boalemo Alamat Jalan Trans Sulawesi 117 Tilamuta 96321

 

 

         Adapun alasan-alasan gugatan PRAPERADILAN adalah sbb :

 

1. Bahwa Permohonan PraPeradilan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 1 angka 14 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dan Pasal 184 KUHP ;

2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/47/VI/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dan dilanjutkan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka / peralihan Status Nomor : B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 terkait dengan Sangkaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP ((Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Penyerobotan Tanah)

3. Bahwa sebelum kami menguraikan permohonan pra peradilan, maka terlebih dahulu kami mengemukakan tentang Kejanggalan tentang Antara Laporan Polisi Nomor : 58/VI/RES,1.24/2020/SPKT/Res-Bimo,Tanggal 10 Juni 2020 dan kemudian hanya dengan tenggang waktu 9 hari kembali Termohon mengeluarkan Surat PenyidikanNomor : SP.Sidik/47/VI/RES,1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2010 dan kemudian hanya berselang 3 hari Termohon kembali mengeluarkan Surat Peralihan Status Pemohon dari saksi  menjadi Tersangka dengan Nomor Surat S.Tap/46/VI/Res 1.24/2020 / Reskrim yang didasarkan pada Gelar perkara tanggal 22 Juni 2020 dan hanya 1 hari kemudian Termohon kembali mengeluarkan Surat Panggilan terhadap Pemohon sebagai Tersangka yaitu surat panggilan tersebut tertanggal 23 Juni 2020 untuk menghadap pada tanggal 25 Juni 2020. Sehingga dengan demikian Penetapan Status tersangka terhadap pemohon yang diberikan oleh Termohon dilekatkan tanpa batas waktu yang tidak jelas, sehingga Hak-hak Asasi Termohon diabaikan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, hal ini sangat bertentangan dengan hukum serta Azaz Kepatutan dan Kewajaran.

4. Bahwa Penetapan sebagai tersangka Kepada Pemohon terlalu Prematur, oleh karena belum ada bukti Permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana yang dimaksud  dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Penetapan Tersangka kepada Pemohon harus dinyatakan Tidak Sah dan Tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan A quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Bahwa selain itu pula perlu diperhatikan/dipertimbangkan pula Penetapan Tersangkadalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII2014 Mahkamah Menyatakan Frasa “bukti permulaan “  Bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti “ yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

6. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti “ Mahkamah merupakan perwujudan asas due process oflaw untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonsia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex cert serta asas lex strita agar melindungi sesorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik,  Dengan demikian seorang penyidik didalam menentukan  ‘ Bukti Permulaan “ , Bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya sewenang –wenang.

7. Bahwa sesuai fakta Penguasaan Tanah tersebut oleh Pemohon bukanlah penyerobotan seperti pahamnya Termohon, dimana Pemohon Menguasai Tanah  tersebut telah Turun Temurun yaitu tanah  tersebut adalah Milik dari Lk. Toli Haka dan almarhum Saini Haka yang bersaudara kandung  yang dibukanya sendiri oleh mereka berdua pada tahun 1960 dimana pada saat itu masih termasuk wilayah Kabupaten Gorontalo dan Desa masih bernama Desa Wonggahu kemudian tanah tersebut dibagi 2 oleh Lk.Toli Haka dan Saini Haka  dan kemudian pada tahun 1993 dikerjakan oleh Pemohon atas perintah Lk. Toli Haka dan Saini Haka, dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 bagian dari Lk. Toli Haka tanah tersebut dijual oleh Toli Haka kepada Pemohon sesuai Surat Pernyataan Jual beli tanggal 28 Desember 2018 dihadapan Kepala Desa Tenilo dengan Nomor Register 593/DT-K.Pag/875/X.2119 surat mana akan dibukrikan pada sidang pembuktian nanti.

8. Bahwa demikian pula sesuai fakta bahwa sampai dengan saat ini dalam register Desa ( Rinci ) masih atas nama almarhum Saini Haka juga sampai dengan saat ini Pemohon yang membayar pajak tanah tersebut karena menguasai.

9. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Lk. Udin Mopangga yang mengaku pemilik tanah tersebut dengan bukti Seripikat tanah Hak Milik Lk. Udin Mopangga, Bahwa Sertpikat Tersebut Sangat Aneh penerbitannya oleh karena sesuai kenyataan selama ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Pemohon dan tidak pernah Lk. Udin Mopangga menguasai Tanah tersebut dan tiba-tiba telah terbit Sertipikat tersebut atas nama Udin Mopangga. 

10. Bahwa Penerbitan Sertpikat atas tanah tersebut Pemohon tidak pernah Ketahui dan Pemohon Ketahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertikat atas nama Udin Mopangga nanti pada tanggal 07 Februari 2020 karena tiba-tiba Pemohon diberi surat somasi oleh Lk. Udin Mopangga yang isinya antara lain : menyuruh atau memerintahkan kepada Pemohon untuk segera keluar dari Tanah tersebut oleh karena tanah tersebut adalah milik dari Udin Mopangga dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00318 atas nama Udin Mopangga

11. Bahwa setelah Pemohon menerima Surat somasi dari Lk. Udin Mopangga tersebut Pemohon langsung mendatangi Kantor pertanahan Kabupaten Boalemo untuk menanyakan hal tersebut, dan Sesuai Jawaban dan pernyataan dari Kantor pertanahan Kabupaten Boalemo bahwa benar tanah yang dimaksud telah mempunyai sertpikat Hak Milik atas nama Lk.Udin Mopangga dan penerbitannya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 April 2019 yang isinya Udin Mopangga mengaku menguasai Tanah tersebut sejak tahun1978 atas Pemberian almarhum DT. Pagau Tanpa Surat dan sampai saat ini saya (Udin Mopangga) tetap menguasai tanah dimaksud. Sehingga Sertipikat tersebut adalah cacat hukum dan yang seharusnya menjadi tersangka dalam perkara ini adalah Lk. Udin Mopangga karena memberikan Keterangan maupun surat yang palsu yang dilakukannya bersama – sama Kepala Desa Tenilo. 

12. Bahwa Surat  Penetapan tersangka  yang dikeluarkan oleh 

Termohon jelas bertentangan dengan hukum yaitu melanggar pasal   21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sudilah kiranya dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon Nomor : SP.Sidik/47/VI/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dan dilanjutkan dengan penetapan Tersangka Kepada Pemohon Surat Penetapan Tersangka/Pengalihan Status Nomor : B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juni 2020 tentang tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum/Penyerobotan pasal 167 ayat (1) KUHP adalah  tidak syah  dan tidak berdasar hukum. Dan oleh karenanya Penetapan A quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

3. Menyatakan penyidikan Termohon terkait peristiwa pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum  dan oleh karenanya penetapan A Qou tidak mempunyai kekuatan mengikat

4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah Tidak Sah 

5. Menyatakan Tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut Oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon 

 

                      3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

 

                       Demikianlah Permohonan Pra Peradilan ini diajukan dan atas 

                       Atas perkenan Yth, Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta yang me  -

                       Nerima Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabull –

                       kannya tak lupa pula dihaturkan banyak terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Hormat Pemohon

 

 

 

                   

                                                                    MUCHLIS HASIRU, SH

 

 

 

                                                           FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, SH

 

 

 

                                                                 SRI DEWINA HASIRU, SH

 

 

 

                                                                  FITRI  SETYONINGSI, SH

 

 

 

                                                                       DJAFAR  YUSUF, SH