SURAT DAKWAAN

NOMOR : REG. PERKARA PDM-1-Pemilu/BLM/Eku.2/02/2024

1. Identitas Terdakwa :

1. Penahanan :

1. Dakwaan

------------- Bahwa ia Terdakwa Sri Masri Sumuri, pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 16.06 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di  Tambatan Cinta Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan tindak pidana, “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo dalam Pemilihian Umum Tahun 2024, melaksanakan kegiatan kampanye di Desa Patoameme Kec. Botumoito, Kab. Boalemo berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) Nomor STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tanggal 14 Desember 2023, yang semula akan dilaksanakan di rumah Saksi Djaria Naki di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, kemudian dipindahkan ke lokasi pelaksanaan kampanye di Tambatan Cinta Dusun IV Milango  Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo yang merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Desa Patoameme dan dikelola oleh Kelompok Usaha Pemuda Love Beach Desa Patoameme. Dalam kampanye tersebut dihadiri oleh kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang peserta kampanye yang terdiri dari ibu-ibu Majelis Ta’lim Kec. Botumoito Kab. Boalemo serta dihadiri oleh Calon Anggota Legislatif  DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Politik PPP yaitu Saksi Darwis Pasisingi yang turut memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil I (Tilamuta, Botumoito dan Mananggu) kepada peserta kampanye pemilu yang hadir saat itu. Pada pelaksanaan kampanye tersebut Terdakwa melakukan orasi politik di hadapan peserta kampanye dan mengatakan “jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan qurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta. Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya”. Setelah itu, Terdakwa kemudian juga membagikan bahan kampanye berupa jilbab berwarna hijau yang di dalamnya terdapat stiker dengan foto Terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif, logo partai dan nomor urut 1 (satu);---------------------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Prof. Dr. Drs. Dakia N. Djou, M. Hum bahwa kalimat, ”jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan qurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta” adalah ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye, sedangkan kalimat “Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya” adalah ungkapan bersifat meyakinkan para peserta kampanye;--------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut diawasi langsung oleh Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kec. Botumoito, sehingga dengan adanya ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye yang dinyatakan dalam orasi politik oleh Terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijadikan temuan oleh Panwascam dan diproses secara hukum yang berlaku.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -------------------------------------------------------------------------------------